Pajak 10% Mematikan UMKM, HMI Sesalkan Kebijakan Pemkot Palembang


Terkait Kebijakan Pemkot Palembang yang mulai mengenakan pajak 10% untuk kuliner, di nilai tidak etis karena tidak pro terhadap masyarakat banyak dan Usaha Kecil Menengah(UKM)

Mulai dari memungut pajak pempek hingga, Pemerintah Kota Palembang juga akan mengenakan pajak bagi pedagang pecel lele dan rumah makan sampai pengusaha kuliner lainnya.

Menurut Ketua umum HMI Cabang Palembang, M. Sigit Muhaimin, melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP). Fadhilah Amirullah menuturkan,

"Pemkot Palembang harus mengkaji ulang serta kebijakan tersebut tidak layak dan Harus di batalkan Karena tidak Berpihak terhadap Rakyat kecil."tuturnya

Lanjut Fadhil, Pemerintah kota Palembang jangan terlalu memaksakan membuat kebijakan yang non pro terhadap masyarakat kecil

"Janganlah Pemkot itu membuat kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, kemarin menaikan  PBB eh tidak jadi, hari ini memungut pajak dari pelaku UMKM. Kalau begitu pelak UMKM akan sulit berkembang dan maju."tegas Fadhil

Menurut perda 84/2018 tentang pemungutan pajak restoran sebesar 10% itu yang juga merambat kepada penjualan pempek dan pecel lele itu sangat memberat kan,karna yang makan pecel lele dan pempek kebanyakan mayoritas masyarakat menengah kebawah.

Menurut Fadhil, sebenarnya masih banyak sektor yang bisa di optimalkan Pemkot Palembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) yaitu sektor parkir

"Kalau Pemkot Palembang mau mendapatkan PAD yang signifikan cobalah memaksimalkan sektor Parkir, karena disana banyak kebocoran. Jangan ngambil dari sektor UMKM. Ekonomi sedang melemah ditambah dengan pemungutan pajak 10% Pula."tegas fadhil

HMI Cabang Palembang memhimbau kalau Pemkot Palembang tidak segera meninjau ulang dan mencari solusi terbaik atas kebijakan mengenakan pajak 10% tersebut, Maka kami akan memberikan Ultimatum kepada Pemkot Palembang dengan Aksi Damai.

Posting Komentar

0 Komentar